Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pertama diselenggarakan pada 18 Agustus 1945.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yakni 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tujuan utama diadakannya sidang PPKI pertama ialah membahas perubahan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945.

Sidang PPKI pertama dilakukan di Gedung Tyuuoo Sangi In atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila.

Awalnya sidang tersebut hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945.
Namun, karena terjadi perbedaan pendapat di antara golongan muda dan tua, akhirnya sidang diadakan sehari setelah Indonesia merdeka.

Hasil Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

Berikut hasil sidang PPKI pertama (18 Agustus 1945):

Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)

Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia (2019) karangan Rahman Amin, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, antara lain menetapkan bahwa untuk sementara waktu, presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

Fungsi utama KNIP adalah membantu tugas presiden dan wakil presiden untuk sementara waktu, sebelum dibentuknya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Mengesahkan UUD 1945

Menurut Rosmawati dan Hasanal Mulkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020), hasil sidang PPKI pertama adalah pengesahan UUD 1945.

Dalam sidang tersebut, juga dilakukan revisi Piagam Jakarta, tepatnya pada kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat tersebut kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

Hasil sidang PPKI pertama adalah memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.